HumasBone – Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., melakukan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jalan M.H. Thamrin No. 5, Jakarta Pusat, dalam rangka memperjuangkan tambahan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta pembangunan rumah susun bagi masyarakat Kabupaten Bone, Kamis (9/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Bone memaparkan kondisi kebutuhan perumahan di Kabupaten Bone. Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah backlog kualitas atau rumah tidak layak huni mencapai 57.884 unit, sementara backlog kepemilikan rumah atau masyarakat yang belum memiliki rumah tercatat sebanyak 34.524 kepala keluarga. Atas kondisi tersebut, Bupati berharap Pemerintah Pusat dapat meningkatkan alokasi bantuan rehabilitasi RTLH serta mendukung pembangunan rumah susun bagi masyarakat yang belum memiliki hunian.
Bupati juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone telah menginput 6.202 data RTLH sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1–4 melalui aplikasi SIBARU. Dari jumlah tersebut, 1.159 unit telah mendapat persetujuan dan 629 unit sedang dalam proses verifikasi. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Bone masih mengusulkan tambahan sekitar 6.000 unit RTLH yang tersebar di 27 kecamatan agar dapat direalisasikan pada tahun 2026.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI memberikan apresiasi atas komitmen dan kerja keras Bupati Bone dalam mendukung Program Strategis Nasional pengentasan kemiskinan melalui penyediaan 3 juta rumah. Menteri juga menyampaikan bahwa usulan Pemerintah Kabupaten Bone akan segera ditindaklanjuti melalui proses verifikasi sebagai tahapan menuju realisasi pada tahun 2026.
Bupati Bone mengungkapkan bahwa dukungan pemerintah pusat telah menunjukkan hasil yang positif. Jika pada tahun 2025 realisasi bantuan rehabilitasi RTLH di Kabupaten Bone hanya mencapai 303 unit, maka hingga Semester I Tahun 2026 jumlah tersebut telah meningkat menjadi 1.159 unit, dan masih berpotensi bertambah hingga akhir tahun.
Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat penanganan rumah tidak layak huni, mengurangi angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Bone.(wf)
