HumasBone – Pemerintah Kabupaten Bone menggelar rapat koordinasi terkait langkah konkret penataan meterisasi dan nonmeterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) wilayah Kabupaten Bone. Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., di Ruang Rapat Wakil Bupati Bone pada Senin (12/10/2026).
Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Perwakilan PLN ULP Watampone, para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati Bone, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta jajaran pemangku kepentingan (stakeholders) terkait.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Bone menegaskan pentingnya akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan tagihan listrik PJU daerah. Langkah penataan ini difokuskan pada peralihan sistem nonmeterisasi menjadi meterisasi, guna memastikan transparansi serta efisiensi anggaran belanja daerah.
“Penataan ini merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan PLN untuk mewujudkan tata kelola PJU yang transparan, terukur, dan akuntabel. Melalui sistem meterisasi, pembayaran tagihan listrik PJU akan jauh lebih presisi sesuai pemakaian riil di lapangan,” ujar Wakil Bupati.
Selain efisiensi tagihan, penataan ini juga bertujuan untuk menginventarisasi dan merapikan titik-titik penerangan jalan di seluruh penjuru Kabupaten Bone, sehingga dapat meminimalisir potensi sambungan yang tidak terdaftar serta meningkatkan tingkat keselamatan dan kenyamanan masyarakat saat berkendara di malam hari.
Sinergi berkelanjutan antara Dinas Perhubungan, BKAD, dan PLN Watampone ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Pertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik, sekaligus mempercepat pemerataan infrastruktur penerangan jalan secara terpadu di Kabupaten Bone.(wf)
