HumasBone – Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., melakukan monitoring dan evaluasi tahap II pembangunan Sekolah Rakyat Permanen sekaligus meninjau kesiapan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Kabupaten Bone, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Senin (20/7/2026).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana serta seluruh sarana dan prasarana siap digunakan sebelum dimulainya proses belajar mengajar. Pemerintah Kabupaten Bone juga memberikan perhatian khusus terhadap kesiapan pelaksanaan MPLS sebagai tahapan awal dalam membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi para peserta didik.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa kesehatan, keamanan, dan kenyamanan peserta didik menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi sebelum operasional sekolah dimulai. Menurutnya, Sekolah Rakyat harus mampu menghadirkan lingkungan pendidikan yang layak sehingga peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan optimal.
“Yang menjadi prioritas kita adalah memastikan seluruh fasilitas memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Anak-anak yang akan belajar di Sekolah Rakyat harus memperoleh lingkungan pendidikan yang layak sehingga mereka dapat mengikuti proses belajar dengan tenang dan optimal,” tegas Andi Akmal.
Wakil Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah yang terlibat memperkuat koordinasi dan segera menuntaskan berbagai kendala yang masih ditemukan di lapangan. Ia menekankan bahwa kesiapan Sekolah Rakyat harus dipastikan secara menyeluruh agar masyarakat, khususnya orang tua siswa, memperoleh kepastian bahwa seluruh persiapan telah dilakukan dengan baik demi mendukung kelancaran proses pendidikan.
Monitoring tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Sosial RI, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone, Kepala BPS Kabupaten Bone, Kepala Bagian Hukum Setda Bone, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Bone, Camat Tanete Riattang Timur, serta sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait.(wf)
