BONE.GO.ID, WATAMPONE— Bupati Bone DR. H. A. Fahsar M. Padjalangi, M.Si., bersama Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan, S.E., M.M., mengikuti Rapat Kerja Evaluasi Program Strategis Kegiatan Pemerintah Daerah secara Virtual.
Bupati Bone ikut secara virtual di Ruang Pertemuan Lontar 1 Hotel The Rinra, Kota Makassar, Senin 24 Januari 2022.
Rapat Kerja melalui Video Confrence bersama Menteri Dalam Negeri RI, Ketua KPK, Ketua LKPP, beserta Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Bupati/Walikota, dan Ketua DPRD Kab/Kota se-Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pada awal tahun ini sudah ada kepala daerah tesangkut hukum. Hal ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Oleh karena itu tindak pidana korupsi harus menjadi perhatian semua pemerintah dengan menjalankan good government yang jauh dari praktek korupsi.
“Dari analisis, 3 faktor yang menyebabkan korupsi diantaranya, yang pertama system. Jadi tindak pidana korupsi secara tersistem, baik sistem politik, sistem rekruitmen, sistem administrasi pemerintahan, oleh karena itu perbaikan sistem perlu kita lakukan,” kata Tito.
“Yang kedua masalah integritas, karena moral dan mental kurang baik. Berpikir jabatan itu bukan amanah, lalu memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi adalah contoh integritas yang kurang baik. Yang terakhir adalah budaya, seringkali terjadi budaya yang salah tapi dianggap biasa, budaya seperti ini harus dipotong harus dengan kekompakan dari atas sampai ke bawah,” tambahnya.
Hadir Inspektur Daerah Kab. Bone, Kepala Bappeda Kab. Bone, Kepala BKAD Kab. Bone, Kadis Kominfo dan Persandian Kab. Bone, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Bone serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bone.(RIL/AJ).
