Wabup dan Pj. Sekda Bone Jadi Narasumber Asistensi Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa

BERITA716 Dilihat
HumasBone — Pemerintah Kabupaten Bone terus memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Asistensi dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa yang menghadirkan Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., bersama Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, Edy Saputra Syam, S.STP., M.Si., sebagai narasumber.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APB Desa” sebagai upaya mendorong pengelolaan keuangan desa yang tertib, transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pemaparannya, Wakil Bupati Bone memberikan arahan mengenai pentingnya pengelolaan anggaran desa yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa diharapkan mampu memastikan setiap program dan kegiatan direncanakan serta dilaksanakan secara tepat sasaran dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sementara itu, Pj. Sekda Bone, Edy Saputra Syam, menyampaikan materi terkait optimalisasi tata kelola keuangan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menekankan pentingnya pemahaman aparatur desa terhadap seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan dalam memperkuat pembinaan dan pengawasan agar pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai ketentuan.

Melalui kegiatan asistensi dan pendampingan ini, Pemerintah Kabupaten Bone berharap aparatur desa semakin memahami tata kelola keuangan yang baik, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi dan penyimpangan anggaran. Dengan demikian, pengelolaan APB Desa dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.(wf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *