Pemkab Bone dan Tribun Timur Perkuat Keterbukaan Informasi Publik Melalui Bimtek PPID

BERITA198 Dilihat

HumasBone — Pemerintah Kabupaten Bone bersama Tribun Timur secara resmi menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bone yang berlangsung di Hotel Santika, Jalan Sultan Hasanuddin, Makassar.

Penutupan dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bone, Asy’ari Pratama Hadipati, yang mewakili Bupati Bone. Kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama Pemkab Bone bersama Tribun Timur dalam rangka memperkuat keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kapasitas pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutan Bupati Bone yang dibacakannya, Asy’ari menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menekankan bahwa keberadaan PPID di setiap OPD memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, transparansi informasi menjadi salah satu kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, para pengelola PPID diharapkan semakin profesional dan adaptif dalam mengelola komunikasi publik serta merespons kebutuhan informasi masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bimtek ini diikuti 25 peserta yang merupakan perwakilan pejabat dan pengelola data dari berbagai OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bone. Sejumlah materi strategis diberikan, mulai dari penyusunan narasi publik, pengemasan berita pemerintahan, hingga penanganan disinformasi di era digital.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pimpinan Umum Tribun Timur Andi Suruji, General Manager Tribun Timur Yunitra, narasumber Amir Sodikin selaku Redaktur Senior Kompas.com Jakarta, serta Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Kabupaten Bone, Hj. Rismawati.

Melalui kerja sama ini, Pemkab Bone berharap kapasitas pengelola PPID di setiap OPD semakin meningkat sehingga mampu mewujudkan tata kelola informasi publik yang lebih terbuka, profesional, dan akuntabel. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat.(wf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *