HumasBone — Pemerintah Kabupaten Bone mengikuti Penilaian Interviu Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (PEMDI) Tahun 2026 bersama Tim Asesor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kamis, 24 September 2026. Kegiatan dilaksanakan secara virtual dan diikuti langsung jajaran Pemkab Bone dari Gedung PKK Kabupaten Bone.
Penilaian interviu tersebut merupakan bagian dari tahapan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026. Dalam sesi ini, Pemkab Bone menyampaikan jawaban, tanggapan, dan klarifikasi terhadap berbagai bukti dukung pemenuhan indikator penilaian yang telah disiapkan sebelumnya.
Pelaksanaan evaluasi mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026. Melalui sesi interviu, Tim Asesor KemenPANRB melakukan pendalaman terhadap bukti dukung dan informasi yang disampaikan Pemkab Bone untuk memastikan kesesuaian pemenuhan indikator dalam penyelenggaraan Pemerintah Digital.
Proses penilaian melibatkan sejumlah perangkat daerah dan unit kerja yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Digital di Kabupaten Bone. Keterlibatan lintas perangkat daerah tersebut menjadi bagian penting dalam penyampaian data, informasi, penjelasan, dan klarifikasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Perangkat daerah yang terlibat antara lain Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Bappeda, BKAD, Inspektorat Daerah, DPMPTSP, Dispeka, BKPSDM, Bapenda, Disdukcapil, Bagian Organisasi Setda Bone, Bagian Hukum Setda Bone, Tim Pokja PEMDI Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, serta para penanggung jawab aplikasi. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Digital membutuhkan koordinasi dan keterpaduan seluruh perangkat daerah.
Melalui penilaian interviu ini, Pemkab Bone terus memperkuat tata kelola Pemerintah Digital, keterpaduan layanan digital, serta pemenuhan indikator evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil proses interviu dan evaluasi selanjutnya menjadi bagian dari penilaian Kinerja Pemerintah Digital Kabupaten Bone Tahun 2026 sekaligus menjadi bahan perbaikan dan penguatan penyelenggaraan Pemerintah Digital secara berkelanjutan.(wf)
