HumasBone – Pemerintah Kabupaten Bone bergerak cepat merespons persoalan antrean panjang serta dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang terjadi di sejumlah wilayah. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian BBM Bersubsidi Merah Putih yang digagas Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., Senin (24/8/2026).
Rakor berlangsung di Baruga La Teya Riduni, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone, dan dipimpin langsung Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., didampingi Asisten II Setdakab Bone, Andi Amran. Bupati Bone turut mengikuti rapat secara virtual, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mencari solusi terhadap persoalan distribusi dan pengawasan BBM bersubsidi.
Dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone juga terhubung langsung dengan pihak Pertamina di Makassar melalui Zoom. Keterlibatan pihak Pertamina menjadi bagian penting dalam pembahasan untuk mendapatkan informasi dan penjelasan terkait kondisi distribusi, ketersediaan, serta pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Bone.
Pembentukan Satgas Pengendalian BBM Bersubsidi Merah Putih menjadi langkah konkret Pemkab Bone untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi sekaligus mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan. Sinergi antara pemerintah daerah dan Pertamina diharapkan dapat menghasilkan langkah penanganan yang lebih efektif terhadap antrean panjang maupun persoalan distribusi di lapangan.
Wakil Bupati Bone menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam memastikan BBM bersubsidi tersalurkan secara tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah bersama Forkopimda, pemerintah kecamatan dan desa, pengelola SPBU, serta unsur masyarakat akan memperkuat koordinasi dan pengawasan di lapangan.
Turut hadir dalam rakor tersebut Forkopimda, staf ahli, para kepala bagian, kepala OPD, camat, lurah/kepala desa, Ketua Kadin, Ketua BPP Kecamatan, perwakilan SPBU se-Kabupaten Bone, aktivis mahasiswa, serta pihak Pertamina Makassar yang mengikuti rapat secara daring. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan pengendalian BBM bersubsidi yang lebih tertib, transparan, tepat sasaran, dan memberikan kepastian pelayanan bagi masyarakat Bone.(wf)
