HumasBone — Pemerintah Kabupaten Bone terus berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital. Hal ini ditegaskan dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pemerintahan Digital Indonesia (PEMDI) yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Setda Bone, Selasa (28/7/2026).
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi Dinas Kominfo Kabupaten Bone, Geldy Adhytra Gunawan, SH., M. Si yang hadir mewakili Kepala Dinas Kominfo Bone. Sementara itu, jalannya rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Organisasi Setda Bone Andi Tenriawaru, S.Pt., M.Si.
Rakor ini dihadiri oleh jajaran perwakilan dari sejumlah instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bone, di antaranya BKPSDM, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bappeda, Disdukcapil, DPMPTSP, RSUD Tenriawaru, Bapenda, Bagian Keuangan, serta Bagian UKPBJ Setda Bone.
Dalam sambutannya saat membuka acara, Kabid TI Dinas Kominfo menyampaikan pentingnya sinergi antar-perangkat daerah dalam mempercepat transformasi digital, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat, efisien, transparan, dan terintegrasi.
Selanjutnya, Kabag Organisasi Setda Bone, Hj. Andi Tenriawaru, memimpin pembahasan evaluasi yang mencakup pelaksanaan kebijakan, manajemen, layanan, infrastruktur, keamanan informasi, hingga inovasi digital. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan pemerintahan digital sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala guna merumuskan langkah perbaikan yang strategis.
Adapun 7 Aspek Penilaian PEMDI yang menjadi fokus evaluasi bersama meliputi:
- Tata Kelola dan Manajemen: Mencakup tata kelola PEMDI dan manajemen layanan digital pemerintah.
- Penyelenggara: Menilai kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kolaborasi antar-instansi.
- Data: Mengukur tata kelola data, informasi geospasial, dan pembangunan statistik.
- Keamanan Pemdi: Fokus pada pelindungan data dan ketahanan siber (cyber resilience).
- Teknologi Pemdi: Menilai infrastruktur, platform, serta teknologi pendukung.
- Keterpaduan Layanan Digital: Menilai interoperabilitas atau keterhubungan antar-aplikasi dan layanan.
- Kepuasan Pengguna: Fokus pada pengalaman nyata, kemudahan akses, dan nilai bagi masyarakat/pengguna.
Melalui rakor ini, Pemkab Bone berharap terwujud peningkatan kualitas penerapan pemerintahan digital yang terintegrasi, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Sebagai langkah tindak lanjut, Pemkab Bone bersama seluruh instansi terkait akan menyusun rencana aksi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi, melakukan pemantauan secara berkala, serta mendorong inovasi transformasi digital yang berkelanjutan.(wf)
“Digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat.”
