HumasBone – Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., membuka sekaligus memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Bone yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bappeda Kabupaten Bone, Selasa (7/7/2026).
Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bone. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi capaian program, serta memastikan seluruh intervensi pemerintah berjalan secara terintegrasi dan tepat sasaran.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Bapperida Kabupaten Bone, H. A. Yusuf, S.IP., M.H., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, H. A. Saharuddin, S.STP., M.Si., Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, Hasnawati Ramli, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone, Andi Aswat, S.Sos., M.Si., serta jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Bone menegaskan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Bone yang membutuhkan kolaborasi, komitmen, dan kerja nyata dari seluruh perangkat daerah. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada validitas data, ketepatan sasaran intervensi, serta sinergi lintas sektor dalam pelaksanaannya.
“Penanganan kemiskinan ekstrem tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan koordinasi yang kuat, data yang akurat, dan kerja sama seluruh perangkat daerah agar setiap program benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Wakil Bupati.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar sebagai bagian dari upaya mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bone.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Bone menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan program penanggulangan kemiskinan yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah.(wf)
