HumasBone — Koordinasi lintas perangkat daerah terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Bone guna mendukung optimalisasi pelaksanaan reforma agraria dan tata kelola pertanahan di daerah.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dilaksanakan secara virtual dan diikuti Kepala Inspektorat Daerah, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Sekretaris Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), serta tamu undangan lainnya di Ruang Rapat BKAD Kabupaten Bone, Jumat (8/5/2026).
Rapat ini merupakan tindak lanjut hasil koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam rangka mendorong transformasi layanan pertanahan dan tata ruang yang lebih efektif dan akuntabel.
Pembahasan difokuskan pada optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria dalam penanganan berbagai isu pertanahan, termasuk percepatan legalisasi aset, penataan ruang wilayah, serta peningkatan sinergi antarinstansi terkait.
Melalui rapat tersebut, diharapkan pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Bone dapat berjalan lebih efektif, transparan, serta mampu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan pemanfaatan lahan bagi masyarakat.(wf)
