oleh

Reformasi Birokrasi Award dan Perjanjian Kinerja 2022, Bupati Bone Dorong OPD Ciptakan Inovasi

 

BONE.GO.ID, WATAMPONE— Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone menggelar Reformasi Birokrasi (RB) Award 2021 dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Serentak Tahun 2022 di Ballroom Sentosa Hotel Novena, Kota Watampone, Kabupaten Bone, Rabu (12/1/2022).

Bupati Bone Dr. H. A. Fahsar M Padjalangi, M.Si, mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan hari ini, salah satu bentuk penjabaran regulasi yang dilaksanakan serta mendorong reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.

“Kalau kita ingin melihat evaluasi nilainya masih diangka 43,72 persen predikat C. Kita berharap bisa mencapai predikat B. Kita harus meningkatkan upaya pelaksanaan birokrasi menyentuh perangkat daerah,” kata Bapak Bupati Bone.

“Dalam rangka pelayanan kedepan. Kita akan membangun mall pelayanaan publik. Ini akan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” lanjutnya.

Dia berharap seluruh perangkat daerah melakukan inovasi kedepan di mana inovasi tersebut dapat diikutsertakan dalam lomba inovasi nasional.

“Seperti yang kita lakukan sebelumnbya di mana menunjukkan hasil dengan asdanya 116 inovasi. Salah satunya masuk inovasi nasional dengan gemar limas oleh Bappeda Bone,” kata Bapak Bupati.

Dalam kesempatan tersebut Bupati didampingi Sekretaris Daerah Bone Andi Islamuddin memberikan penghargaan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bone berprestasi.

Ketua Panitia Pelaksana A. Irsal Mahmud menyebutkan penghargaan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bone berdasarkan kinerja selama tahun 2021.

“Ada beberapa kategori RB Award yang diserahkan Bupati Bone kepada Kepala OPD Bone yakni, 10 OPD berkinerja Istimewa, 10 OPD Sangat Memuaskan, 10 OPD Memuaskan dan 10 OPD Cukup Memuaskan,” kata Ketua Panitia Pelaksana A. Irsal Mahmud.

Lanjut Kabag Organisasi mengatakan, maksud dan tujuan dilaksanakan RB Award yakni apresiasi pelaksanaan budaya kerja dan memberikan penghargaan kepada OPD yang berkinerja baik.

Masih Andi Irsal mengemukakan, indikator penilaian internal dari Inspektorat serta penghargaan dan inovasi tingkat nasional, provinsi hingga penghargaan tingkat kabupaten.

“Penilaian juga dilihat dari Indikator Penilaian Utama (IKU)perangkat daerah serta realisasi anggaran,” jelasnya.(RIL/AJ).

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.