Kepala Kantor Balai Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Bone Dr.H.Muhallis Menca, S.Si.T., M.H.menyerahkan sebanyak 3517 Sertifikat Tanah kepada Bupati Bone Dr.H.A.Fahsar M.Padjalangi, M.Si.
Penyerahan Sertifikat Tanah tersebut bertempat di Hotel Novena Watampone, Senin 9 November 2020.
Turut Hadir Kapolres Bone AKBP Try Handoko Wijaya Putra, S.I.K., Dandim 1407 Bone Letkol Kav.Budiman, S.H., Danyon C Brimob Kompol Nur Ichsan, S.Sos., dan pejabat lainnya.
Tempat terpisah, Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat, tetapi kali ini dalam jumlah yang besar sekaligus. Total, ada 1 juta sertifikat yang dibagikan.
“Hari ini saya akan membagikan satu juta sertifikat tanah pada masyarakat di 31 provinsi dan 201 kabupaten/kota. Hari ini satu juta” kata Presiden.
Lanjutnya mengatakan, Satu juta sertifikat adalah jumlah yang sangat besar sekali,” kata Jokowi dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat se-Indonesia, yang ditayangkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin 9 November 2020.
Pembagian sertifikat tanah dilakukan secara virtual dan hanya ada beberapa perwakilan yang datang ke Istana Negara, Jakarta Pusat. Jokowi menargetkan 7 juta sertifikat tanah diberikan kepada masyarakat pada 2020.
Jumlah ini menurun dari target semula, yaitu 10 juta sertifikat. Target diturunkan mengingat adanya pandemi COVID-19.
“Saya tahu ini ada pandemi, ada hambatan di lapangan maupun di kantor. Saya turunkan menjadi 7 juta dan saya yakin insyaallah akan tercapai,” ujar Jokowi.
Presiden menerangkan, bahwa dirinya sudah menyerahkan sebanyak 2,4 juta sertifikat tanah dalam waktu lima tahun. Jutaan lainnya diserahkan pejabat Badan Pertanahan Nasional.
“Dalam lima tahun ini total sertifikat yang sudah saya bagikan langsung ada 2,4 juta. Saya muter setiap ke daerah, entah 5 ribu, 7 ribu, 10 ribu, 12 ribu,” sebutnya.
Dalam berbagai kesempatan, presiden Jokowi turun langsung membagikan sertifikat tanah. Alasannya, Jokowi masih melihat adanya konflik lahan di daerah-daerah.
“Mengapa saya sampai turun membagikan sertifikat kepada Bapak/Ibu? Karena setiap saya ke desa, ke kampung, saya kan hampir setiap minggu ke desa, keluhan yang masuk ke saya adalah banyak tanah yang belum tersertifikat sehingga di lapangan banyak sengketa, konflik tanah,” ujarnya.
Jokowi mengatakan, saat mendengar masukan warga soal mengapa tidak mengurus sertifikat, dia mendapatkan kabar bahwa mengurus sertifikat tanah itu lama dan dipersulit. Jokowi mengakui pernah mengalaminya dulu.
“Kenapa ini nggak diurus? Yang masuk ke telinga saya bilang urus sertifikat tanah susahnya minta ampun. Tapi nggak usah ngomong ke saya, saya ngalamin sendiri urus lama banget. Saya pernah ngalamin sendiri, jadi nggak usah diceritain pun saya sudah tahu,” ujar Jokowi.
Presiden Jokowi berpesan kepada masyarakat penerima untuk menyimpan dengan baik sertifikat tanah. Sertifikat tanah boleh saja diagunkan, tetapi harus dikalkulasi dan uang hasil pinjaman untuk keperluan usaha.
“Jangan dipakai beli mobil, sepeda motor, belikan anak-anak HP yang mahal-mahal, itu namanya konsumtif,” kata Presiden.