Taspen Kelola Jaminan Sosial ASN dan Non-ASN

188

Sosialisasi Ketaspenan dan koordinasi penjamin manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi ASN dan Non-PNS Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

Kegiatan dibuka Wakil Bupati Bone Bpk. Drs.H.Ambo Dalle,M.M. di Hotel Novena Watampone, Kamis 12 Desember 2019 didampingi Kepala Taspen Cabang Watampone Bpk. Subagyo.  Dihadiri beberapa kepala OPD, Camat, dan Bendahara keuangan.

PT Taspen (Persero) menjadi penyelenggara penjaminan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai non-PNS termasuk tenaga honorer yang bertugas pada instansi pemerintah.

Adapun penyediaan penjaminan atau perlindungan itu berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Kepala Taspen Cabang Watampone Bpk. Subagyo, menjelaskan program JKK dan JKM diatur dalam dua kategori, yaitu yang bekerja pada penyelenggara negara dan bukan penyelenggara negara.

Program JKK dan JKM bagi penerima upah selain yang bekerja pada penyelenggara negara diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No44/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tenaga Kerja.

Kamudian untuk yang bekerja pada penyelenggara negara diatur berdasarkan PP No70/2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, PP No.66/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No70/2015 serta dan PP No49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, di mana untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK, dan Honorer dikelola oleh Taspen.

Sementara untuk Anggota TNI, Polisi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) termasuk PPPK-nya dikelola oleh ASABRI berdasarkan PP No102/2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

“Melalui PP 49 tentang Manajemen PPPK menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi PPPK berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Bantuan Hukum,” paparnya.

Lanjut pada Pasal 99 PP 49 disebutkan bahwa pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah diberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, JKK dan JKM sebagaimana berlaku bagi PPPK.

Adapaun peraturan yang berlaku bagi PPPK dalam hal ini PP 70 di mana pengelolaan JKK dan JKM diamanatkan kepada Taspen.

Lanjutnya, aturan di atas merupakan tindak lanjut dari PP No44/2015 tentang Penyelenggaaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Sementara Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa Program JKK dan JKM bagi peserta pada pemberi kerja penyelenggaraan negara diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri.

“Dengan ini TASPEN selain menjadi penyelenggara jaminan sosial bagi PNS dan pejabat negara juga memberikan perlindungan berupa bagi pegawai non-PNS termasuk tenaga honorer pemerintah,”.

Wakil Bupati Bone dalam sambutannya menyambut baik kegiatan ini karena ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah melalui Taspen untuk mendapatkan jaminan hak dan perlindungan bagi setiap aparatur negara baik PNS maupun non-PNS

BAGIKAN