Penerapan Sistem E-Government Pemerintah Kabupaten Bone

388

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan semangat otonomi daerah, merangsang setiap daerah berlomba-lomba untuk memajukan daerahnya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia.

Otonomi Daerah memberikan kewenangan dan peluang yang sangat luas bagi daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain otonomi daerah juga merupakan tantangan yang menuntut Pemerintah Daerah untuk selalu mengembangkan inovasi, strategi, dan ide-ide baru untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Selain itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat mengantisipasi tantangan persaingan regional(antar daerah) maupun global yang semakin meningkat.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology/ICT) menjadi sangat penting dalam era globalisasi sekarang ini, karena dapat menembus jarak yang jauh bahkan melampaui batas negara sekalipun. Seiring dengan hal tersebut, saat ini mulai tumbuh dengan apa yang disebut electronic government (egov) sebagai implementasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan.

Perkembangan ICT yang semakin pesat harus disikapi sebagai peluang dan tantangan yang perlu diantisipasi dengan jalan menyiapkan perangkat dan sistem jaringan teknologi informasi yang dapat dengan mudah diakses dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah dituntut dapat memberikan pelayanan publik dengan memenuhi kriteria better, cheaper, dan faster. Selain itu diperlukan media yang mudah diakses, sehingga masyarakat sewaktu-waktu dapat mengetahui apa saja kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam rangka ikut berpartisipasi, baik dalam bentuk dukungan, sanggahan, maupun kritikan.

Realitas penggunaan ICT di lingkungan pemerintahan memunculkan istilah egovernment yang dalam beberapa kasus berhasil memberikan banyak nilai positif yang menggembirakan.Pelayanan publik menjadi lebih cepat, tepat, mudah dan murah.Aktivitas pemerintahan pun menjadi efektif dan efisien.

Tetapi sebaliknya, ketidakberhasilan implementasi egovernment pada beberapa kasus sering terjadi karena belum dipahaminya secara komprehensif peranan ICT dalam komunitas tertentu, kurangnya persiapan aparatur pemerintah dan rendahnya pengetahuan masyarakat.

Berikut gambaran Implementasi Penerapan Sistem E-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Silakan Unduh DI SINI