Lagi, Bone Diganjar Penghargaan Sebagai Kabupaten Peduli HAM

1037

Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Dr.H.A.Fahsar M.Padjalangi, M.Si. dan Drs.H.Ambo Dalle,M.M. sejak 2013 hingga tahun 2019 ini telah mengoleksi sebanyak 159 penghargaan. Apresiasi dan penghargaan untuk Bone tersebut terdiri dari skala Regional dan Nasional.

Hari ini, Selasa 10 Desember 2019 kembali Pemerintah Kabupaten Bone mendapat apresiasi dari pemerintah pusat berupa penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2018.

Penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Republik Indonesia itu diterima langsung Bupati Bone pada Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Ke-71 tahun 2019 di Gedung Merdeka Asia Afrika Bandung Jawa Barat, Selasa 10 Desember 2019.

Kemenkum HAM menilai, bahwa kepemimpinan Bpk.H.A.Fahsar M.Padjalangi dianggap mampu dan berhasil mendorong pemenuhan hak-hak dasar warganya dari berbagai bidang baik hak dasar pendidikan, kesehatan, hukum, hak perempuan dan anak maupun di bidang perumahan layak huni, lingkungan hidup, dan bidang-bidang lainnya yang sifatnya kebutuhan yang sangat mendasar

Bupati Bone dalam rilisnya via Whats App mengatakan, Alhamdulillah kita bersyukur karena Bone mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat.

Dengan penghargaan ini akan menjadi motivasi untuk terus bekerja demi rakyat. Tentunya, Kemenkum HAM punya penilaian dan indakator tertentu, sehingga Kabupaten Bone diberikan apresiasi.

Namun begitu, kita tidak boleh berpuas diri hanya karena penghargaan ini, karena masih banyak tantangan ke depan yang mesti kita lewati bersama demi kemajuan Bone,” kata bupati.

“Harus juga dipahami bahwa pembangunan itu tidak semata bersifat fisik dan dilihat dari satu sisi saja, namun pembangunan mental spritual tidak boleh kita abaikan. ” Jadi harus ada keseimbangan di antara keduanya termasuk pemenuhan hak-hak dasar manusia” Ungkapnya.

“Selaku pemerintah daerah selalu membuka ruang kepada masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Di mana hak mengeluarkan pendapat adalah sesuatu yang wajar dan itu adalah hak seluruh warga Bone” kata Bupati Bone.

Pemerintah Kabupaten Bone tidak pernah menutup kran demi kebaikan seluruh warga Bone. Namun harus juga dimaklumi dalam membangun daerah tentu kita mempunyai keterbatasan.

Meskipun demikian janganlah kita berdiam diri, Bapak Bupati mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun daerah di tengah dinamika sosial yang ada dengan tetap memegang prinsip kearifan lokal.

Terakhir Bupati Bone mengatakan penghargaan HAM yang kita terima ini tidak hanya sebatas keberhasilan pemerintah daerah melainkan hasil partisipasi semua pihak dan masyarakat Bone itu sendiri.

Baca Juga : Daftar Penghargaan Kabupaten Bone

BAGIKAN