KPK menggelar rapat koordinasi dan supervisi pengawasan bantuan program pembangunan pertanian, di Hotel Aryaduta Jalan Somba Opu Makassar,Jumat 25 Mei 2018.
Rakor dihadiri Penjabat Bupati Bone Ir.H.A.Bakti Haruni,C.E.S., Kepala Inspektorat Drs. H.Amar Maruf P.,M.Si., Kadis Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Ir. H.Sunardi Nurdin, M. Si., dan Pejabat terkait lainnya.
KPK turut andil secara tidak langsung dalam pengembangan pertanian di Indonesia. Pihak Kementerian Pertanian sendiri telah bekerja sama dengan KPK dalam beberapa kajian pembangunan bidang pertanian.
Saat ini KPK menempatkan orang-orangnya di setiap kementerian dan akan terus melakukan pemantauan kemajuan rencana aksi melalui “monitoring” dan evaluasi tidak hanya sektor pertanian tapi juga sektor penting lainnya.
Terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pihak KPK mendorong pemerintah daerah untuk membangun e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting, pengadaan barang dan jasa dengan penerapan e-procurement.
Selain itu, pembenahan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP), penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Kunci utama keberhasilan pencegahan korupsi dan pembenahan tata kelola di pemerintah daerah adalah komitmen bersama seluruh stakeholder.
Jadi, bukan hanya kepala daerahnya tetapi juga harus disertai dukungan dan komitmen kuat dari jajaran perangkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan stakeholder lainnya.