HumasBone — Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., didampingi Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, Edy Saputra Syam, S.STP., M.Si., bersama Ketua DPRD Kabupaten Bone, menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. Wiyagus, Pimpinan KPK Yohanis Tanak, Gubernur Sulawesi Selatan H. Andi Sudirman Sulaiman, S.T., serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan bersama jajaran pimpinan DPRD dan perangkat daerah.
Rapat koordinasi ini menjadi forum penguatan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sejumlah agenda strategis dibahas, mulai dari penguatan pengawasan internal, strategi pencegahan korupsi, hingga pembenahan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Bone menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan menyamakan langkah seluruh pemerintah daerah dalam mencegah praktik korupsi. Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sehingga setiap program pembangunan serta penggunaan anggaran daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui penguatan sistem pengawasan internal, perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kedisiplinan aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas sesuai aturan dan menjunjung tinggi integritas. Berbagai arahan dan masukan dari Kemendagri, KPK, BPKP, dan LKPP dalam rakor tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Bone untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Kegiatan ditutup dengan diskusi, tanya jawab, serta penandatanganan komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Melalui partisipasi dalam rakor ini, Pemkab Bone menegaskan upaya berkelanjutan membangun pemerintahan yang berintegritas, sekaligus memastikan penyelenggaraan pembangunan berjalan secara efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(wf)
