Penandatanganan MoU dan PKS Pemerintah Daerah Bersama Bank Sulselbar

Bupati Bone Dr.H.A.Fahsar M.Padjalangi,M.Si. menghadiri Penandatanganan MoU dan PKS Pemerintah Daerah se-Sulawesi Selatan dengan Bank Sulselbar dan Badan Pertanahan Nasional, di Four Points by Sheraton Makassar, Selasa 9 April 2019.

Perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan pemerintah kabupaten/kota ini sebagai upaya dalam mendorong fungsi optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.

“Apalagi hal ini sejalan dengan visi-misi Bank Sulselbar sebagai mitra strategis pemda dalam hal keuangan daerah dan pembangunan yang memberikan nilai tambah kepada stakeholder,” kata Direktur Utama PT Bank Sulselbar Muhammad Rahmat

Oleh karena itu, fokus utama kerja sama dengan Bank Sulselbar adalah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui implementasi aplikasi online sebagai alat perekaman pajak daerah yang akan dipasang pada Wajib Pungut Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir.

Melalui aplikasi tersebut diharapkan pajak daerah dapat dipantau secara real time dan dapat digunakan sebagai alat rekam untuk mencegah terjadinya kebocoran pajak.

Jadi kerja sama yang dilakukan ini untuk memaksimalkan sistem pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berbasis online.

“Sudah beberapa pemda yang kita lakukan kerjasama terkait pelaksanaan pelayanan berbasis online. Tujuannya agar sistem pengelolaan keuangan yang dilakukan pemda dapat bersifat transparan,” katanya.

Hal yang didorong lainnya yaitu bagaimana seluruh pemda dapat mengimplementasikan Aplikasi si Bos dengan tujuan untuk memonitor penyaluran dana bos yang terintegrasi di sekolah-sekolah.

Bank Sulselbar juga akan memfasilitasi alat perekam transaksi online untuk memonitor pajak retribusi dan hotel-hotel, resto, tempat hiburan dan parkir seperti yang telah dilakukan Bapenda Makassar.

“Kerja sama ini rencananya akan dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Sulsel dan Sulselbar,” tuturnya.

Menurutnya, hal ini dilakukan sebagai komitmen Bank Sulselbar untuk melakukan optimalisasi pelayanan dan inovasi dalam mendukung program keuangan pemerintahan.

“Jika tata kelola transaksi keuangan pemerintah daerah dapat transparan maka akan sangat menunjang kemajuan daerah,” ujarnya.

Bupati Bone Dr.H.A.Fahsar M.Padjalangi,M.Si. sangat mendukung penuh adanya kerja sama tersebut. Pelayanan berbasis online memang sudah sangat dibutuhkan diera perkembangan teknologi saat ini. Apalagi dalam kerja sama tersebut juga bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita sudah ada pada era 4.0, sehingga memang diperlukan pelayanan yang berteknologi agar semakin mudah. Pelayanan publik maupun pengelolaan keuangan pemda yang berbasis online memang harus dipikir seluruh SKPD lingkup Pemkab Bone dalam mendukung pembangunan daerah saat ini,” katanya.

Dirinya pun akan bersinergi dengan seluruh pihak dalam rangka mendorong kemajuan pembangunan Bone ke arah lebih baik di masa akan datang. Ini juga tentunya akan sangat menunjang terpenuhinya kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Sementara Gubernur Sulsel Prof. Nurdin Abdullah menyambut baik kerja sama yang telah dilakukan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

“Kerja sama ini tentunya akan semakin memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga muaranya adalah perbaikan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Terlibatnya seluruh pemerintah kabupaten/kota menandakan mereka semakin fair dalam mendukung pembangunan daerahnya.

Hadir dalam acara ini Kepala Bapenda Bone, Kakanwil BPN Sulawesi Selatan, Pimpinan KPK, Bupati/Wali kota se-Sulsel, jajaran Forkopimda Kabupaten/Kota se-Sulsel, jajaran BPN dan beberapa Cabang Bank Sulselbar kabupaten/kota Sulawesi Selatan.