Jelang Penilaian Adipura 2017 Wakil Bupati Bone Deadline Camat

PDFPrintE-mail

Jelang penilaian Adipura Wakil Bupati Bone Drs.H. Ambo Dalle,M.M. mengunjungi sejumlah kantor, taman kota dan tempat yang dianggap masih belum bersih serta beberapa rumah warga dan pertokoan yang ada di Kota Watampone, Rabu 1 Maret 2017.

Untuk sementara, "Saya melarang Camat berkantor, maksudnya jelang penilaian Adipura supaya melakukan pembersihan, pengecatan trotoar, pembenahan dan penataan di seputar kota Watampone," kata Wabup disela-sela kunjunganya bersama Camat Tanete Riattang Andi Saharuddin.

"Pak camat tidak usah berkantor harus lebih banyak berkunjung ke rumah warga dan banyak berbenah, khususnya semua camat yang ada di wilayah kota Watampone, yakni Tanete Riattang, Tanete Riattang Timur, dan Tanete Riattang Barat "tambah.

Menurutnya, untuk melakukan pembenahan tempat yang masih kumuh supaya ditata dengan baik. Dengan harapan warga masyarakat agar dapat bekerja sama dalam mewujudkan Bone bersih rapi dan nyaman. "Untuk menata tempat agar terlihat rapi diharapkan kerja sama antara semua pihak,"Harapnya.

Wabup mengatakan, bahwa Untuk mewujudkan kota yang bersih, hijau dan sehat tentunya dibutuhkan kerja sama semua pihak. Berbagai isu serta permasalahan lingkungan khususnya di wilayah perkotaan, tentunya butuh penataan dan kepedulian dari kita semua sebagai masyarakat khususnya di Kota Watampone.

Syarat Baru Penghargaan Adipura 2017

Seperti diketahui, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Anugerah Adipura, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di tahun 2016, mereformulasi penghargaan Adipura dengan strategi Rebranding Adipura.

Salah satu proses penilaian yang harus dilalui oleh para bupati/walikota nominator penerima Adipura adalah presentasi dan wawancara di depan Dewan Pertimbangan Adipura, praktisi pengelolaan sampah dan bidang pemasaran, pejabat KLHK, akademisi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, serta rekan-rekan media massa.

Dalam penerapan Program Adipura perlu dilakukan terobosan-terobosan baru yang mengarah pada peningkatan dampak positif dari program Adipura itu sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut, saat ini KLHK sedang melakukan Rebranding Strategy Adipura. Sebagai dasar hukum pelaksanaan program Adipura disusun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/ 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura.

Dalam Permen LHK ini, program Adipura diharapkan mampu mendorong penyelesaian berbagai isu lingkungan hidup yaitu Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau, Pemanfaatan Ekonomi dari Pengelolaan Sampah dan RTH, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Melalui rebranding Adipura adalah upaya untuk melakukan sistematika ulang Penghargaan Adipura agar mudah dipahami oleh masyarakat. Terlebih isu lingkungan semakin kompleks sehingga harus diiringi dengan peningkatan tata pemerintahan yang berorientasi pada lingkungan.

Melalui penyusunan sistematika ulang, dengan fokus tertentu, misalnya orientasi sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk Adipura Buana dan Adipura Kirana yang bersifat visualisasi.

Program Adipura harus mampu mendorong terwujudnya kota-kota di Indonesia yang tidak hanya bersih, hijau, dan sehat, namun juga berkelanjutan dalam mewujudkan kota-kota yang layak huni (livable city). Kota-kota yang berkelanjutan harus mampu mengintegrasikan aspek pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan juga pembangunan lingkungan dengan turut mendorong partisipasi aktif masyarakatnya.

(Dinas Kominfo dan Persandian)

Share

SELAMAT HARI JADI BONE KE-687

PILIHAN BAHASA

Indonesian Arabic Chinese (Simplified) Dutch English French German Italian Japanese Korean Spanish Swedish Thai Vietnamese

Statistik Pengunjung

  • Content View Hits : 7604524
We have 625 guests online